Twitter Land

Latest Post

Tim Prabowo: Kecurangan Pilpres di 125 Ribu TPS

Written By PKS Padang Panjang on Wednesday, July 23, 2014 | 12:54


Jakarta - Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 di 125 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

"Menurut data awal yang Prabowo-Hatta miliki, kecurangan terjadi di 125 ribu TPS," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Selain kecurangan di TPS, kata Tantowi, beberapa modus kecurangan juga ditemukan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli yang lalu.

"Jumlah surat suara tidak sama seperti yang mencoblos. Kemudian ada 28 TPS di satu daerah suara Prabowo-Hatta 0, padahal ada empat ratus tujuh puluh sembilan ribu TPS tersebar di 77 Dapil dengan saksi 685 ribu orang artinya tidak ada satu TPS pun yang tidak kita jaga, dengan begitu artinya seapes-apesnya kita ada dua suara, ini kenapa 0?" jelasnya.

Untuk itu, Ia mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagai langkah untuk mengkritisi kinerja KPU yang bertindak tidak adil.

"Tapi kami mengkritisi kerja KPU agar adil, independent sesuai amanant UU. Kita siap menang atau kalah kalau KPU independent dan netral," tandasnya. [mes/inilah]

Apapun Hasil Pilpres, PKS Sudah Menang


Apapun hasil pilpres, PKS sdh menang. isu2 keumatan dan kebangsaan jd concern semua org.

Palestina diberitakan di prime time itu sdh kemenangan, prabowo, ical dan hatta sumbang masing2 1M utk Palestina itu kemenangan.

Jokowi dan para pendukungnya mendadak palestina, termasuk org2 liberal, shg indonesia satu suara membela palestina, ini sdh kemenangan.

Bahwa PKS menjadi inisiator koalisi permanen yg isinya coba mengamankan kepentingan bangsa, ini sdh kemenangan.

Kalo nanti prabowo yg menang, itu tambahan kemenangan.

Liat takbirnya prabowo kan? begitu menggelegar, takbir yg lahir dr hati yg penuh gelora pembelaan. takbirnya bung tomo. ini kemenangan.

Palestina disuarakan oleh capres apa ndak keren tuh. dan uang donasi 3 M dr prabowo, ical dan hatta utk palestina sdh diterima KNRP. keren kan?

Pilpres yg terpolarisasi jd nasionalis religius vs sekuler liberal ini juga memetakan dimana PR da'wah kita.

PKS menginisiasi koalisi permanen yg salah satu butir kesepakatannya adalah menghadang pencabutan larangan PKI. keren kan?

Kalo nanti ternyata prabowo yg menang, ini lebih dahsyat lagi bagi Indonesia. APBN bs lompat jd 7000 T sampe 20 ribu T.

Tp kalo prabowo yg kalah, konsekuensinya ya Indonesia mundur. tp ya gpp kan? tinggal kita terus berjuang saja bukan?

Jk prabowo yang menang, selangkah lagi kita jd negara besar. tp kalo kalah ya, tinggal berjuang lagi aja kan kita membangun indonesia?

Santai aja .. kalo prabowo menang maka segera kita jd negara besar, kalo prabowo kalah ya berarti kita butuh waktu lebih lama lg. itu aja kok.

Kalo prabowo menang, kita bersyukur. kalo jokowi yg menang, ya kita bersabar, seperti sabarnya masy jakarta dg kemacetan. gampang.

Jk Indonesia dapat anugerah kemenangan prabowo kita bersyukur, jk Indonesia dpt musibah kemenangan jokowi, ya kita bersabar. itu aja.

Kalo prabowo menang, harapan seperti turki yg melunasi semua hutangnya terbuka lebar. kalo jokowi menang, ya tinggal kita bersabar.

Kalo prabowo menang, langsung kita tagih semua janji renegosiasi kontrak tambang. ini dahsyat utk APBN kita.

Tp kalo jokowi yang menang ya kita tagih aja janjinya: tol laut, hari santri nasional, drone dan kemerdekaan palestina.

Kalo prabowo yg menang langsung kita tagih komitmen dia menutup kebocoran terutama dr sektor tambang. income jd 7000 T, semua utang lunasi.

Tp kalo tyt jokowi yg menang ya kita tagih : "buy back Indosat, drone dan sewa satelitnya, tol laut, e budgeting 2 minggu"

Kalo prabowo menang kita tagih janji dia utk menutupi kebocoran sehingga APBN kita naik, semua jd gampang.

Tp kalo ternyata jokowi yg menang, kita tagih lah itu e budgeting 2 minggu, produksi anoa, tp terutama ya kartu2 itu.

Kalo prabowo yg menang, insya allah kita punya peluang utk negara ini lompat. fokusnya dia sdh benar. kita bersyukur jk ini terjadi.

Tp ya kalo jokowi yg menang, sehingga kegagalan adalah sebuah kepastian, ya tinggal kita bersabar aja kan?

Kalo prabowo menang, kita bersyukur bahwa pulau2 dan aset negara kita akan aman.

Kalo jokowi yg menang, kita tagih janji akan "buat rame" kalo ada yg coba usik pulau kita. kita liat papua nih, dilepas jokowi apa nggak.

Tp yg ngeri adalah jk PDIP berkuasa ... jd oposisi aja jd partai terkorup. gimana kalo jd penguasa ?

Kalo prabowo menang, beres lah itu soal papua. NKRI tetap harga mati.

Tp kalo jokowi yg menang, boleh lah kita dag dig dug soal papua. kita banyak2 doa aja, semoga tetap NKRI.

Prabowo menang Indonesia bangkit, jokowi menang Indonesia sakit. santai aja ... berjuang jalan terus...

(@hafidz_ary)

Presiden Terpilih Tidak Otomatis Presiden Terlantik


"Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK KARENA ILEGAL". KPU tak sadar sedang bermain api. Pakar Hukum Tata Negara, DR Irman Putra Sidin, mengatakan: "Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK".

Dalam kamus politik ada istilah "presiden terpilih' dan 'presiden terlantik'. Pilpres 2014 terbukti sarat dengan berjuta-juta bukti kecurangan (fakta). Kecurangan itu bersifat massif, sistimatis, dan terstruktur yang melibatkan oknum-oknum KPU dari pusat sampai daerah-daerah.

Terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut bahkan telah diakui oleh Bawaslu, oleh karenanya Bawaslu sudah merekomendasikan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang di 5800 TPS di DKI, dan di ribuan TPS lainnya di sejumlah daerah dari Sabang sampai Jayapura sesuai tuntutan kubu Prabowo-Hatta. Seruan Bawaslu ini tak digubris oleh KPU, kecuali hanya di 13 TPS saja.

Apa akibatnya???

Akibatnya, hasil pilpres 2014 menjadi pilpres tidak legitimate. Dan presiden yang ditetapkan oleh KPU otomatis menjadi presiden yang tidak legitimate pula.

Presiden akan dilantik oleh MPR. Karena dinilai tidak legitimate lantaran penuh kecurangan dan persoalan, maka MPR (yang mayoritas anggotanya dari Koalisi Merah Putih) sudah hampir pasti akan menolak melantik presiden hasil pemilu yang curang.

Maka nantinya, jadilah Jokowi sebagai "presiden yang tidak dilantik". (Kecuali tuntutan Prabowo kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dipenuhi).

Persoalannya adalah, bagaimana kalau setelah pemungutan suara ulang lalu angka perolehan suara berbalik memenangkan Prabowo???

Nah... kisruh kan?

Analisa di atas adalah hasil kajian Pakar Hukum Tata Negara UI, DR Irman Putra Sidin, dalam wawancara dengan TvOne Selasa (22/7/2014) sore tadi.


*sumber: http://ngejos.com/kategori/politik/137-presiden-terpilih-tidak-otomatis-presiden-terlantik

Tolak Hasil Pilpres, Jimly: Prabowo Tak Melanggar Undang-Undang


JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Assidiqqi menilai aksi penarikan diri dan penolakan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta tidak melanggar undang-undang.

Menurut Jimmly, aksi tersebut tidak menggangu jalannya pemilu karena dilakukan setelah proses pemilu selesai.

"Hukuman di undang-undang terkait pengunduran diri itu saat pencalonan, kalau sekarang bukan pencalonan dan tidak mengganggu proses pemilu, jadi pasal pidana di UU Pilpres tidak bisa diterapkan," ujar Jimmly saat ditemui di kantornya, Selasa (22/7/2014).

Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta tidak melakukan pengunduran diri, namun hanya menolak hasil keputusan KPU. Hal itu dianggap wajar dan sering terjadi ketika ada pihak yang merasa ada kejanggalan atau kecurangan dalam pemilu.

"Jadi dalam perselisihan Pilkada, Pileg maupun Pilpres banyak yang menarik diri tidak menjadi saksi. Itu wajar dan banyak terjadi," katanya.

Untuk itu, aksi pengunduran diri kubu Prabowo-Hatta harus dihargai oleh seluruh masyarakat indonesia. Jimmly juga mengimbau agar proses penyelesaian perselisihan dalam perhitungan suara masih dapat ditempuh melalui jalur hukum ke Makhkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 22 UU No 42 tahun 2008 tentang Pilpres dimana calon presiden atau wakil presiden dilarang mengundurkan diri selama proses pemilihan suara berlangsung. (okezone)

Hasil Pilpres Janggal, DPR Bentuk Pansus Pilpres


JAKARTA--Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya akan membentuk Panitia Khusus Pemilihan Presiden Pilpres (Pansus Pilpres) Jilid II.

Menurut Agun, rencana pembentukan Pansus tersebut karena pelaksanaan Pilpres 2014 banyak kecurangan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan tugasnya.

"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga akan memanggil KPU dan waktunya sedang diatur waktunya. Pemanggilan KPU, adalah untuk mempertanyakan sikap dan tindakan KPU yang tidak melaksanakan laporan dari Bawaslu dan DKPP.

"Kenapa KPU tidak merespon semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah. Harusnya semua persoalan itu diselesaikan dulu oleh KPU, tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, KPU semestinya bersifat lentur, dan tidak kaku dalam menyikapi laporan dan keberatan yang diajukan Tim Prabowo-Hatta. Apalagi, KPU hingga beralasan tak memiliki anggaran, dan waktu yang mepet bila dilakukan PSU.

Terkait sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres, dan menarik timnya dari KPU, Agun bisa memahami langkah tersebut. Prabowo mundur karena punya alasan dan dia lakukan itu karena asas pemilu dilanggar KPU. "Saya pikir dia hanya melempengkan yang bengkok," kata Agun.(zul/ROL)

Heboh! Beredar Foto Ketua KPU Dikabarkan Bertemu Timses Jokowi

Ketua KPU Husni Kamil Manik (ketiga dari kiri)

Tadi malam (22/7/2014) dunia social media (socmed) heboh dengan beredarnya foto Ketua KPU Husni Malik yang dikabarkan bertemu dengan Timses Jokowi.

Di foto yang beredar salah satunya diungguh oleh Yhuni ErnaYoona Hermawan di fb dengan komentar:

Xixixi ini bos ketua kpu diem2 ktm
sama anak buah hendro priyono timsesnya jokowi, Ada apakah gerangan :v
Betapa bobroknya ngeri ku ini omg hellooooo

Ada lagi komentar dari akun Nanik Sudaryati:

Hallo Ketua KPU Husni Kamil, PANTASKAH anda sebagai Ketua Umum KPU bertemu dengan anak buah Hendro Priyono yang juga motor Tim Sukses Jokowi ? Inikah yg membuat anda tutup telinga dan tutp mata terhadap 21 juta suara bermasalah dari 52 ribu TPS di Indonesia yg dipertanyakan oleh kubu PS_Hatta?? Bila dulu Anas dan Andi Nurpati sebagai orang KPU disinyalir bantu SBY menang jadi Presiden, kemudia ia dikasih jabatan terhormat di partai Demokrat, adakah deal seperti itu juga untuk Anda tuan Husni Kamil?

APAKAH benar Ketua KPU bertemu dengan kubu Jokowi-JK?


Di akun twitternya, Husni Kamil Malik menyatakan kalau foto itu foto jadul bersama teman-teman sekolahnya.

Bernarkah foto jadul?

"Foto jadul tapi ada LCD layar datar dan wide screen. Botol aquany juga yg keluaran 2013," komentar akun @Reds_arthur mempertanyakan 'kejadulan' foto itu.

JADI??? YG BENAR???



Sumber: http://www.pkspiyungan.org/2014/07/heboh-beredar-foto-ketua-kpu-diem-diem.html

DPT Pemilih Papua Lebih Besar dari Jumlah Penduduk Papua???


PILPRES 2014 ini memang betul-betul amburadul. Dan lagi-lagi yang membongkarnya ada di dunia social media yang sekarang menjadi penyeimbang media-media mainstream yang mayoritas sudah kehilangan idealismenya.

Penetapan KPU pada hasil Pilpres 2014 selain diwarnai penolakan kubu Prabowo-Hatta yang mensinyalir adanya kecurangan pilpres yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, di social media secara bersamaan juga mengemuka berita heboh tentang Data Pilpres di provinsi Papua.

DATA PILPRES PAPUA (Lihat gambar atas):

- Jumlah penduduk Papua Tahun 2014: 3.091.047
- Jumlah pemilih DPT: 3.270.840 (atau 105% dari jumlah penduduk???)
- Jumlah pengguna Hak Pilih: 2.833.245 atau 92% dari jumlah penduduk.


Ada info juga dari akun @addeLeandro yang menyatakan: di Kabupaten Puncak (provinsi Papua) Jokowi menang 215.000 suara, Prabowo 0 suara. Padahal jumlah penduduk Kabupaten Puncak cuma 93.000an (cek Data Penduduk Kab. Puncak http://www.puncakkab.go.id/page/17/Kependudukan.htm)


KALAU DATA INI BENAR, SUNGGUH PILPRES 2014 CACAT HUKUM. 
 
Sumber: http://www.pkspiyungan.org/2014/07/dpt-pemilih-papua-lebih-besar-dari.html

Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), menunjukkan masalah fundamental demokrasi Indonesia masih tidak baik.

Pasalnya, Pemilu merupakan masa peralihan kekuasaan yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kepengurusan masa selanjutnya.

"Kita mau benahi secara mendasar, karena kita mau menanamkan kepada orang bahwa Pemilu ini wahana transisi kekuasaan dan kekuasaan, melalui Pemilu itu diperoleh dengan cara menggali suara rakyat. Nah kalau mendapat suara rakyat dengan cara yang salah, itu pemerintahan yang terbentuk dari situ," kata anggota Bawaslu, Daniel Zuchron kepada Okezone di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Daniel mencontohkan seperi kasus yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yang terjadi saat Pileg dan Pilpres, di mana terdapat nama dan NIK dalam DPT yang sudah meninggal dan pindah domisili namun dinyatakan tingkat partisipasi 100 persen.

"Pelajaran bagi Nias, prosedur dasar pelaksanaan pemilu yang jurdil dan luber masih perlu diperbaiki. Presiden maupun parlamen yang dibentuk bisa tidak legitimate dan legalitasnya diragukan. Nias Selatan pelajarannya dari tahun ini, kesalahannya dari Pileg dan Pilpres berulang di situ," ujarnya.

Daniel pun berharap kecurangan di berbagai wilayah ke depan bisa dicarikan solusi bersama, baik oleh KPU dan Bawaslu di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

"Intinya Pilpres itu sederhana, tapi alasan SDM yang bermasalah KPU Provinsi harus punya cara. Panwas sesuai tupoksinya sudah menjalankan, seharusnya KPU Provinsi bisa menekan dan bahu membahu dengan pengawas," tukasnya. (kem/okezone/pkspiyungan)

Akbar Tanjung: Kami Ambil Sikap karena Ingin Bangun Sistem Politik Yang Jujur


JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung menegaskan kubu Prabowo-Hatta menarik diri dari proses rekapitulasi yang sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum karena ingin membangun sistem politik demokrasi yang bersih dari kecurangan.

Untuk itu, Akbar sudah menginstruksikan khususnya kepada Partai Golkar sebagai salah satu pendukung capres nomor urut satu untuk mengambil sikap yang sama dengan apa diambil oleh Prabowo.

"Kita ingin membangun sistem politik, di mana sistem politik agar betul-betul berjalan. Itu antara lain pemilu yang adil, bersih, tidak terjadi suatu praktek kecurangan. Itulah yang mesti kita bangun," ucap Akbar di Rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

Akbar menyayangkan sikap KPU yang tidak melakukan tindakan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu. (KOMPAS/pkspiyungan)

Amien Rais: Pilpres 2014 Curang Luar Biasa dan Benar-benar Cacat


JAKARTA—Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai pengajuan keberatan atas keputusan pemilihan presiden 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bukan sekadar opsi.

Amien, yang partainya merupakan penyokong koalisi capres Prabowo-Hatta mengatakan mengajukan gugatan ke MK untuk saat ini sudah bukan menjadi hal yang utama. Menurutnya, hal itu karena pilpres kali ini terdapat kecurangan.

“MK sudah bukan urusan sekarang ini. MK bukan opsi lagi. Ini curang yang luar biasa, sistematik, terstruktur. Pokoknya sudah benar-benar cacat sekali,” ungkapnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7).

Dia menambahkan, atas nama partai, dirinya menarik dari rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sambil meminta supaya komisioner KPU bekerja dengan benar, karena ini menyangkut suara rakyat.

“Jangan sampai mereka kena pidana. Jangan sampai mereka main main dengan amanat rakyat kemudian semua rekomendasi Bawaslu tidak digubris. Saya juga dengar ada bukti otentik yang lebih gawat lagi,” bebernya.

Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto menilai proses pelaksanaan pemilihan presiden 2014 sarat dengan kecurangan dan cacat demokrasi.

Prabowo mengatakan, mencermati proses pelaksanaan pilpres diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya pilpres 2014 sehingga hak-hak demokrasi warga negara Indonesia hilang.

“Proses pelaksanaan pilpres 2014 oleh KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat, tapi dilanggar sendiri oleh KPU,” ujarnya dalam orasi di Rumah Polonia.(Kabar24.com/pkspiyungan)

Rusak Indonesia Jika Dipimpin Presiden Hasil Pilpres Tak Jujur


JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari tahapan rekapitulasi suara. Menurut Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Suryo Prabowo penolakan tersebut dilakukan karena pihaknya tidak ingin Indonesia menjadi rusak.

"Tampaknya berlanjut ke MK. Sepanjang hukum menjamin hak warga negara untuk mengajukan gugatannya dalam mencari keadilan, Prabowo akan menempuh jalan damai. Jadi ini bukan masalah kalah atau menang, tapi soal kejujuran dan kebenaran. Rusak Indonesia jika dipimpin oleh Presiden yang diperoleh dengan cara tidak jujur dan tidak benar," kata Suryo dalam pernyataannya, Selasa(22/7/2014).

Prabowo, lanjut Suryo juga akan berjuang sampai habis-habisan demi menegakkan kebenaran yang diyakininya. Dikatakannya, jika ada pihak yang bersuara jangan mengajukan guggatan ke MK, pendapat tersebut telah melecehkan rasa keadilan.

"Siapapun yang merasa dirugikan, berhak mengajukan gugatan ke MK bila memang punya bukti dan saksi yang cukup kuat. Kami punya bukti  kecurangan pilpres ini bersifat masif, terstruktur dan sistematis," kata Suryo.

Lebih jauh Suryo menjelaskan berbagai kecurangan pada pilpres sudah disampaikan kepada KPU. Bawaslu sebagai lembaga negara resmi yang mengawasi pilpres juga berpendapat serupa.

"KPU tetap menutup mata dan telinga terhadap kecurangan tersebut. Prinsip jujur dan adil dalam Pemilu diabaikan begitu saja," ujarnya.

Menurut Suryo, pengumuman KPU belum dapat menjadi legitimasi seseorang untuk bisa menjadi Presiden. "Selama masih ada masalah dan masalah tersebut belum diselesaikan MK, maka belum ada keputusan tetap yang bersifat mengikat", tegasnya. (tribunnews/pkspiyungan)

Prabowo: Kami Menolak Pilpres 2014 yang Cacat Hukum!!!



Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto siang ini (22/7) tampil
dihadapan publik menyampaikan pidato untuk mensikapi proses Pilpres.


Dalam pidato yang disiarkan langsung tvOne ini, Prabowo secara tegas
menyatakan pihaknya menolak PILPRES yang cacat hukum karena penuh
kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematis.


"Proses pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU cacat hukum, tidak
demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak
terbuka," kata Prabowo berapi-api.


Prabowo juga menuding ada belasan kabupatan di Papua yang sebetulnya
tidak pernah melakukan pencoblosan, ada rekomendasi pemilu ulang dari
Bawaslu di Jakarta dan Jawa Timur yang tidak dilaksanakan oleh KPU.


"Kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung dan akan menolak apa pun hasil dari KPU," kata Prabowo. [pkspiyungan]


***


Video lengkap PIDATO PRABOWO MENOLAK PILPRES 2014 YANG CACAT HUKUM:

Presiden SBY Tak Ucapkan Selamat kepada Jokowi-JK


Jakarta - Usai pengumuman rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mengucapkan selamat kepada Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai pemenang Pilpres 2014.

Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha mengatakan, belum saatnya Presiden SBY memberikan ucapan selamat kepada Jokowi-JK sebagai pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi KPU.

"Saya kira belum pada saat ini. Saya belum bisa pastikan kapan," kata Julian, di kediaman Presiden SBY, Selasa (22/7/2014) malam.

Menurutnya, Presiden SBY beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II terus memantau pelaksanaan rekapitulasi oleh KPU hingga akhir.

"Sepanjang hari ini, presiden memantau dan mengikuti langsung proses rekapitulasi suara mulai yang dilakukan KPU dari tadi pagi. Dan mencermati sampai pada saat diumumkan oleh KPU hasil resmi malam ini," jelasnya.

Selain itu, SBY juga terus memantau perkembangan keamanan nasional melalui video conference dengan jajaran pimpinan TNI dan Polri.

"Presiden juga memantau dan berkomunikasi langsung dengan para pimpinan di jajaran TNI Polri melalui video conference dari Cikeas," kata Julian. [mes/inilah.com/pkspiyungan]

Prabowo 'Tampar' KPU dan Bawaslu


Headline 
 
Jakarta - Sikap calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses pelaksanaan pilpres dinilai sebagai tamparan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Penilaian itu disampaikan Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet, di Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.

Ratna mengapresiasi keputusan Prabowo untuk menarik diri dari proses pelaksanaan pilpres. Sebab, KPU dan Bawaslu dinilai tidak adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pilpres.

"Saya mendengar statment Pak Prabowo itu senang sekali. Ini adalah tamparan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu yang tidak menjalankan proses demokrasi dengan baik," kata Ratna.

Menurut dia, KPU telah melanggar proses demokrasi yang sedang berjalan di Tanah Air. Dimana KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu sebagai pengawas pilpres terkait temuan dugaan kecurangan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

"Demokrasi itu adalah proses bagaimana sistem pemerintah disiapkan, para pejabatnya disiapkan, lalu dijalankan. Maka seharusnya satu suara rakyat pun harus dihargai," tegas Ratna.

Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menarik diri atas keputusan KPU terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2014. Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan.

"Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo. [mes/inilah]

Sekjen PKS: Pemungutan Suara Fiktif di Papua


Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta menemukan banyak kejanggalan dalam pemungutan suara Pilpres 2014. Salah satunya terjadi di Papua.

"Tidak ada pemilih yang datang. Surat suara dicoblos semua bukan oleh pemilih," ujar Sekjen PKS yang juga Ketua Tim Pusat Tabulasi Suara Nasional Pemilihan Presiden RI 2014 Koalisi Merah Putih, Taufik Ridho, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Ia menambahkan, suara Prabowo-Hatta di daerah yang dimaksud tidak ada yang memilih alias nol. Sedangkan pasangan lainnya mendapat suara.

"Ini kejanggalan yang terjadi di beberapa daerah, kita telusuri. Kita siap bawa ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Ia menjelaskan kejanggalan yang terjadi bisa dilihat dari jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya. Jika jumlah suara tidak sama dengan jumlah surat suara yang dipakai, patut diduga terjadi kecurangan.

Berbagai kejanggalan dalam Pilpres 2014 ini akan dibongkar oleh Pusat Tabulasi Suara Nasional Pemilihan Presiden RI 2014 Koalisi Merah Putih. Bisa dilihat nanti di MK.

"Kita akan tunggu hasil resmi KPU. Kita siap menggugat dan digugat," ucapnya. [rok/inilah]

KIPRAH KADER

KABAR DUNIA ISLAM

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN
Copyright © 2011. PKS Kota Padang Panjang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger