Twitter Land

Latest Post

Refrizal Serap Aspirasi Hingga Larut Malam

Written By Admin Admin on Monday, March 28, 2016 | 15:25

Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal saat Bedah Lapau
Agam (25/3) - Padatnya agenda pada masa reses kali ini, benar-benar dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Refrizal untuk menyerap keluhan dari masyarakat di Daerah Pemilihannya, Sumatera Barat II, hingga larut malam, pukul 22.41.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Refrizal saat silaturahim kepada sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat di Dusun Lariang, Kelurahan Nan Tujuah, Kecamatan Palupuh, Agam, Sumatera Barat, Kamis (24/3).

Keluhan yang diterima oleh Anggota Komisi VI ini salah satunya datang dari Ketua Masjid At-Taqwa, Muslim Mardi.

Sebagai tokoh masyarakat, dirinya berkeluh bahwa pembangunan jalan di daerahnya saat ini masih terisolir karena belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan setempat, khususnya jalan yang menghubungkan antara Agam dan Pasaman.

"Saat pilkada gubernur kemarin, daerah ini meraih 220 suara untuk pemenangan Irwan Prayitno dari PKS. Oleh karena itu, kami berharap PKS dapat memenuhi janjinya, baik yang di pusat maupun di daerah,"jelas Muslim.

Selain pembangunan fisik, Muslim juga berharap Refrizal dapat memberikan perhatian untuk peningkatan pemahaman keagamaan, khususnya kepada 60 (enam puluh) santri yang belajar dan menghapal Al-Quran.

Menanggapi hal itu, Refrizal menjelaskan bahwa tidak semuanya pembangunan jalan dapat dibantu oleh anggota DPR. Sebab, hanya yang terkategori Jalan Nasional yang dapat diperjuangkan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Contoh jalan nasional misalnya adalah jalan yang menghubungkan antara propinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu. Kalau yang menghubungkan antara kabupaten Agam dengan Pasaman, maka ituJ menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelas Refrizal.

Refrizal mempersilahkan masyarakat di Agam untuk terus mengawasi aspirasi yang telah disampaikan tersebut.

"Kami akan sampaikan baik kepada pemerintah daerah yang kami usung, juga kepada menteri yang terkait. Kalau perlu hadir ke kantor Fraksi PKS, karena kami ada Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari Selasa," jelas Refrizal.

Sebelum beranjak pulang, di akhir silaturahim, masyarakat memeluk Refrizal, menumpahkan air mata seraya mendoakan agar tetap bekerja, Berkhidmat untuk Rakyat. (pks.or.id)

Kompak, Walikota Mahyeldi dan Gubernur Irwan Dukung BNN Tes Narkoba Kepala Daerah

Written By Admin Admin on Saturday, March 19, 2016 | 12:19


PADANG - Walikota Padang, Mahyeldi menyatakan kesetujuannya pada rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) yang akan melakukan tes urine terhadap kepala daerah di Indonesia.

“Saya dukung 100 persen rencana BNN lakukan tes urine kepada jajaran kepala daerah,” tukasnya kepada wartawan usai menghadiri acara Apel Siaga SE2016 di Gedung BPS Sumatera Barat, Jumat (18/3/2016).

Untuk membuktikan keseriusannya ini, menurut Mahyeldi dirinya telah mengintruksikan kebeberapa staf bahwa seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemko), orang yang akan bekerja di Pemko atau pindah ke Pemko Padang harus terjamin bebas narkoba.

Tidak hanya itu Mahyeldi juga meminta komitmen dari kecamatan di seluruh Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba sehingga penanganan kejahatan maupun narkoba ini dapat ditangani tingkat kecamatan.

“Di kecamatan itu ada Polisi yakni Polsek, Koramil, Toko masyarakat. Sehingga semuanya dapat aktif deteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti narkoba,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Menurut Irwan, dirinya sangat setuju dengan rencana BNN melakukan tes urine terhadap kepala daerah.

“Itu tesnya dadakan, nanti. Saya Setuju Sekali,” tegasnya.

Sebelumnya BNN menangkap Bupati Ogan Ilir, Nofiadi atas dugaan penggunaan narkoba, Minggu (13/3/2016). Penangkapan itu dilakukan setelah BNN melakukan mengintain selama tiga bulan terhadp yang bersangkuta. Sontak temuan ini menimbulkan wacana agar seluruh kepala daerah dilakukan tes narkoba oleh BNN. (covesia.com)

Sambut Milad ke-18, Fraksi PKS DPR RI Selenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwani

JAKARTA - Dalam rangka menyambut Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-18 di Bulan April mendatang, Fraksi PKS DPR RI meluncurkan Lomba Baca Kitab Kuning bagi para santri/pelajar seluruh Indonesia, di Ruang Pleno Fraksi, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamsi (17/3) pukul 14,00

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan lomba ini telah direncanakan sejak lama. Hal ini untuk meningkatkan kecintaan generasi muda Indonesia pada khazanah ilmu islam yang langsung bersumber dari rujukan utamanya, dimana telah berpuluh-puluh tahun telah dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia.

“Lomba ini sudah sejak lama kami rencanakan. Karena PKS adalah partai dakwah yang sangat akrab dengan khazanah agama, termasuk kitab kuning. Ini juga cara PKS menjunjung tinggi ulama salaf dan warisannya agar tetap memiliki tempat mulia di kalangan generasi muda,” tutur Jazuli yang juga merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS.

Lomba Baca Kitab Kuning PKS ini diperuntukkan bagi kalangan muda yang berusia 15-25 tahun, atau minimal Pendidikan Aliyah. Untuk dapat mendaftarkan diri pun, para santri/pelajar tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pesantren, baik Kyai, Tuan Guru, maupun Ustadz/dzah.

“Bangsa Indonesia sangatlah dijiwai oleh nilai-nilai agama dan religiusitas. Sehingga, khazanah ilmu keagamaan, seperti Kitab Kuning ini harus terus dikembangkan di tengah masyarakat dan dipelajari terus khususnya bagi anak-anak muda,” jelas Ketua Fraksi yang fasih berbahasa Arab ini.

Sebelumnya, tambah Jazuli, Fraksi PKS pernah menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Peranan Santri dalam Bingkai Kebangsaan dalam rangka Hari Santri 22 Oktober. Oleh karena itu, Lomba Kitab Kuning ini adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari kegiatan tersebut.

"Melalui lomba ini sekaligus kita ingin agar bangsa Indonesia tidak melupakan ruh kebangsaan kita sebagai bangsa yang relijius, dimana ulama dan santri memiliki peran dan kontribusi luar biasa dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan," papar anggota DPR tiga periode lulusan Pesantren Salafiyah dan Universitas Muhammad Ibn Su’ud Arab Saudi ini.

Sebagai informasi, pendaftaran Lomba Baca Kitab Kuning PKS ini telah dibuka sejak 14 Maret 2016 silam hingga 6 April 2016. Kitab yang dibaca adalah Kitab Fathul Mu’in karya Syeikh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma’bari Al-Malibari Al-Fananni Asy-Syafi’i.

Juara pertama adalah Umroh ke tanah suci Mekkah, sedangkan juara II dan III berturut-turut mendapatkan hadiah 20 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Hadir sebagai Juri Nasional adalah K.H. Syuhada Syarkun, S.Ag, M.HI (Pesantren Salafiyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur); Dr. K.H. Ahzami Sami'un Jazuli, M.A. (Pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Hikmah Jati Asih Bekasi, Jawa Barat); dan Dr. K.H. Muslih Abdul Karim, M.A. (Dewan Syariah Pusat PKS dan Pengasuh Pesantren Baitul Quran Depok, Jawa Barat). Sedangkan Juri Kehormatan, hadir Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS.

Tak Disiplin Tunjangan ASN Dipotong, Nasrullah Nukman: Jangan Hanya Coba-coba

Written By Admin Admin on Saturday, March 5, 2016 | 18:01


Nasrullah Nukman bersama Walikota Hendri Arnis dan Wakil Walikota Mawardi beberapa waktu lalu. (facebook)

Pemerintah Kota padang Panjang menyiapkan draft aturan wajib jam masuk dan jam pulang kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini upaya meningkatkan disiplin kerja dan pemaksimalan pelayanan publik.



“Bila ASN melakukan pelanggaran terhadap jadwal masuk dan pulang kerja, maka tunjangan daerah yang diterima ASN bakal dipotong,” tegas asisen I Setko Padang Panjang Sonny Budaya Putra, Kemarin.



Menurutnya, pengaturan jadwal masuk kerja dan pulangnya ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang telah dilakukan beberapa kali uji coba.



Awal  masuk pukul 08.00 wib, diubah jadi 07.00 dengan konsekuensi jam kerja tetap 7,5 jam setiap hari.



Namun dalam masa uji coba tersebut, ada masukan dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar jam kantor dikembalikan pukul 08.00 wib dengan alasan supaya urusan rumah dapat diselesaikan dan tidak mengganggu konsentrasi kerja. Hal ini disikapi Pemko dengan mengembalikan jam masuk menjadi pukul 08.00 wib.



“Sayang setelah beberapa kali uji coba hinga dikembalikan lagi jam masuk kantor pukul 08.00 wib, ternyata keterlambatan masuk tetap terjadi.



Bahkan berdasarkan laporan masyarakat, pelayanan publik belum berjalan baik. Akhirnya disikapi dengan mengambil waktu paling efektif, yakni pukul 07.30 wib,” Ujar Sonny didampingi Kabag Organisasi Nuldriman.



Sonny menyebutkan, peraturan jam masuk kantor dan pulang ASN di linkungan Pemko Padang Panjang ini nantinya akan diatur Peraturan Wali Kota (Perwako) yang saat ini tengah proses penuntasan. Setelah peraturan itu ditetapkan, ASN ang melanggar langsung dikenakan sanksi pemotongan tunjada dengan akumulasi berragam.



Berkaitan dengan sanksi ang dituangkan dalam draft Perwako tersebut, Nuldriman menyebut sedikitnya terdapat 6 poin jenis pelanggarandan dan nilai sanksi yang diberlakukan. Masing-masing pelanggaran berupa keterlambatan masuk kantor atau pulang lebih cepat dari waktu seharusnya, akan terkena sanksi pemotongan tunjada Rp550 per menit.



Kemudian pegawai yang izin terlamba tanpa alasan yang sah, akan menerima sanksi langsung pemotongan tunjada Rp 200 ribu. Nominal sanksi yang sama jugaakan berlaku bagi ASN jika tidak ikut upacara dan kegiatan resmi tanpa alasan kuat seperti sakit, tidak ikut wirid dan olahraga, serta tidak ikut breafing tanpa alasan yang berkaitan dengan tugas.



Ssedangkan untuk ASN yang izin tidak masuk kerja karena keperluan pribadi, dikenakan sanksi pemotongan tunjada Rp 30 ribu. “Aturan ini segera diberlakukan setelah diawali sosialisasi sedikitnya selama 10 hari. Saat ini kami masih menunggu proses revisi,” tambahnya.



Ketua komisi I DPRD Kota Padang Panjang, Nasrullah Nukman mengatakan, rencana pemko untuk meningkatkan disiplin kerja ASN itu sebagai suatu ang wajar. Namun demikian diharapkannya, dalam melahirkan suatu peraturan harus benar-benar terkonsep dengan baik dan tidak terkesan coba-coba.



“Aturan untuk menegakkan disiplin kerja dan mendorong peningkatan pelayanan publik, perlu diapresiasi namun dari beberapa kali perubahan yang kami lihat, Pemko membuat aturan jam kerja ASN terkesan coba-coba,” Kata Nasrullah yang juga ketua DPD PKS Kota Padang Panjang itu.

PKS Kota Padang Panjang Kembali Salurkan Bantuan Musibah Banjir di Limapuluh Kota

Written By Admin Admin on Thursday, March 3, 2016 | 17:55

Ketua DPD PKS Kota Padang Panjang, H. Nasrullah Nukman, SH didampingi sekretaris DPD PKS Kota Padang Panjang, Jionli Romel dan Idris al Hafizh menyerahkan bantuan kepada ketua DPD PKS Limapuluh Kota, Zukron. Rabu (2/3).
Musibah banjir yang melanda kabupaten Limapuluh Kota beberapa waktu lalu, terus mendapat perhatian banyak pihak. Setelah menyalurkan bantuan tahap I pada masa tanggap darurat, DPD PKS Kota Padang Panjang pada rabu (2/3), kembali mendistribusikan bantuan untuk warga korban banjir di Luhak Limopuluh itu.

Kedatangan rombongan DPD PKS Kota Padang Panjang yang dipimpin langsung oleh ketua DPD PKS Kota Padang Panjang, H. Nasrullah Nukman, diantaranya beranggotakan sekretaris Jonli Romel, Idris al Hafizh, serta sejumlah pengurus dan kader. Mereka disambut ketua DPD PKS Limapuluh Kota, Zukron dan sejumlah pengurus DPD PKS setempat.

"Alhamdulillah, setelah mengumpulkan bantuan dari para kader dan donatur di Padang Panjang, kita kembali mendistribusikan bantuan bagi korban bencana banjir di Limapuluh Kota. Semoga berkah dan bermanfaat, terutama dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," Kata Nasrullah, yang juga ketua komisi I DPRD Kota Padang Panjang itu.

Idris Alhafizh menambahkan, pada kesempatan itu pihaknya memberikan bantuan berupa pakaian, baju dan perrlengkapan bayi dan balita, serta bantuan berupa permodalan sebesar Rp3,7 juta bagi warga yang memiliki usaha. Jumlahnya memang tidak seberapa. Namun, kita berharap agar bantuan bisa mengobati duka hati para korban musibah banjir," Ujar Idris Al Hafizh yang juga anggota DPRD Kota Padang Panjang itu.

Selain mengantar langsung ke rumah warga yang terdampak bencana, sebagian bantuan tersebut juga disampaikan melalui DPD PKS Limapuluh Kota. "Tentunya kita berterima kasih kepada saudara kita dari Padang Panjang. Semoga bantuan ini akan ikut meringankan beban dunsanak-dunsanak kita yang tertimpa musibah," kata Zukron. (humas/haluan)

Jabar Terapkan Baca Alquran Sebelum Belajar

Written By Admin Admin on Tuesday, March 1, 2016 | 14:00

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan
BANDUNG - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen menggelorakan gerakan membaca dan menghafal Alquran sebelum mulai belajar di sekolah-sekolah. Harapannya, pada Januari 2017 bertepatan dengan momentum alih kelola SMA/SMK oleh pemprov akan dapat dibuat aturan baru untuk mendukung gerakan membaca dan menghafal Alquran di lingkungan sekolah.

"Mudah-mudahan kita bisa terus menggebyarkan gerakan baca Alquran ini. Apalagi untuk hafalan Alquran, kami ingin terus menggebyarkan gerakan ini di seluruh kabupaten dan kota," katanya pada acara penyerahan Wakaf Syamil Quran dan Launching Liqo Tahfidz Quran se-Kota Bandung di Sekolah Bintang Madani Bandung, Ahad (28/2).

Ia menuturkan aturan yang akan dibuat Pemprov Jabar terkait baca Alquran sebelum proses belajar di sekolah dimulai dengan yang sederhana yakni setengah jam menjelang jam pertama (belajar) dilaksanakan, murid-murid sudah ada di kelas.

"Kemudian di situ lewat media audio visual dikendalikan dari centraldi Kota Bandung dan akan ada juga bimbingan membaca sekaligus menghafal Alquran," kata Aher.

Menurut dia, untuk melengkapi wawasan para murid mengenai ayat Alquran yang dibacanya itu akan dilaksanakan pula pembekalan dalam bentuk ceramah, Dengan pembekalan itu, para siswa diharapkan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai makna yang terkandung dalam Alquran.

"Dasarnya kita sebagai warga negara membutuhkan dua hal saja. Hal yang pertama adalah komitmen masyarakat kita, termasuk para pelajar kita dengan aqidah agamanya, dalam konteks Aqidah Islam yang sangat kuat," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, dengan aqidah tersebut agama dipahami dengan baik dan benar, agama yang moderat, pemahaman yang jelas.

"Insya Allah kalau pemahamannya jelas, lengkap, dan utuh akan jauh dari sikap radikalisme, apalagi terorisme," kata Aher.

Penyerahan Waqaf Syamil Quran ini diberikan kepada beberapa kecamatan yang ada di kota Bandung, sekaligus launching Liqo (kumpulan pengajian) Tahfidz Quran di beberapa kecamatan penerima waqaf. (Republika)

Fraksi PKS Terdepan Usung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan petugas BNN
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegaskan fraksinya akan terdepan dalam mengusung Gerakan Parlemen Bersih Narkoba.

Hal itu disampaikan Jazuli saat menerima Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) hari ini, Senin (29/2), untuk melakukan tes urine sebagai bentuk pemberantasan terhadap bahaya narkoba di lingkungan parlemen.

“Tes urine yang dilakukan oleh Fraksi PKS ini sebagai bagian untuk menegaskan bahwa PKS terdepan dalam mengusung Parlemen Bersih Narkoba. Kita harus melaksanakan hal itu mulai dari diri sendiri, dari fraksi kita sendiri,” jelas Anggota Komisi Hukum DPR RI ini.

Diketahui, tes urine ini telah dilakukan sebanyak tiga kali kepada 40 (empat puluh) anggota dan 24 (dua puluh empat) Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI. Pada 2015, Fraksi PKS telah melaksanakan tes urine sebanyak dua kali dan akan dilakukan rutin, minimal dua kali dalam setahun.

“Alhamdulillah, sejauh ini clear tidak ada yang kena narkoba,” jelas Jazuli saat konferensi pers dengan didampingi Petugas BNN.

Oleh karena itu, Jazuli mengimbau dan berharap kepada seluruh fraksi agar dengan serius memberantas narkoba dimulai dari seluruh anggota di DPR.

“Kalau Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, maka kita harus serius memberantasnya. Bukan hanya dengan suara lantang-lantang. Kami ingin PKS terdepan dalam memberikan contoh,” jelas Legislator dari Dapil Banten III ini.

Diketahui, Fraksi PKS pada Kamis (25/2), telah mengirimkan surat kepada BNN untuk meminta melakukan tes urine kepada seluruh anggota dan tenaga ahli Fraksi PKS DPR RI. Hasil dari tes urine ini akan secepatnya disampaikan kepada Pimpinan Fraksi PKS DPR RI. (pks.or.id)

PKS: Indonesia Harus Jadi Pelopor Pembebasan Palestina

Written By Admin Admin on Thursday, February 25, 2016 | 16:57


JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Palestina akan digelar awal Maret mendatang di Jakarta. Indonesia harus jadi pelopor pembebasan Palestina.

Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri Ahmad Zainuddin mengatakan, peran Indonesia dalam masalah Palestina harus lebih besar lagi di tingkat diplomasi Internasional.

"Bahkan Indonesia harus membuktikan dirinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi pelopor bagi pembebasan Palestina," ujar Zainuddin di sela-sela kegiatan pembahasan rencana kegiatan sosialisasi MPR di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/2).

Identitas sebagai negara muslim terbesar, lanjut Wakil Ketua FPKS MPR RI ini, jangan sebatas lips service, tapi kehadirannya tidak dirasakan. Sementara tanah Palestina terus tergusur dan warganya kian terusir akibat penjajahan Israel hingga hari ini.

Zainuddin mengapresiasi sejumlah kemajuan dukungan Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan HAM di Palestina, seperti kerjasama pelatihan dan pendidikan bagi pemuda Palestina, pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, pengiriman bantuan logistik untuk warga Palestina, hingga dibentuknya konsul kehormatan RI di Ramallah.

"Namun yang kita lihat, diplomasi Indonesia masih sebatas diplomasi kemanusiaan bahkan cenderung netral. Diplomasi politik Indonesia dan OKI harus tegas berpihak pada Palestina. Lobi OKI dan dunia untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional, atau membuat road map pembebasan Palestina misalnya," tegas Zainuddin.

KTT luar biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang diharapkan Zainuddin, tidak sebatas kegiatan seremonial rutinitas belaka. Namun lebih jauh mendorong OKI agar lebih serius membela dan membebaskan Palestina hingga menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendesak Israel untuk mengembalikan tanah Palestina yang dicaploknya sejak tahun 1948.

"Presiden Jokowi harus mampu mendesak OKI dan menjadi pelopor pembebasan Palestina. Indonesia menjadi inisiator road map pembebasan Palestina," cetus Zainuddin. (pks.id)

Prihatin LGBT, Fraksi PKS DPR RI Gagas RUU Antipenyimpangan Perilaku Seksual

Written By Admin Admin on Wednesday, February 24, 2016 | 18:01

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (Sindophoto)

AKHINA.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Antipenyimpangan Perilaku Seksual sebagai RUU inisiatif DPR.

RUU itu dinilai Fraksi PKS penting sebagai upaya preventif dan bentuk perlindungan afirmatif negara terhadap rakyatnya melalui jalur legislasi, terhadap fenomena propaganda dan dukungan oleh komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) atas perilaku menyimpang di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

“Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus mencermati fenomena ini dan merumuskan cara terbaik untuk menanganinya baik untuk sisi pencegahan maupun untuk sisi kuratif, rehabilitasi maupun reintegrasi," tutur Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui keterangan pers Fraksi PKS kepada Sindonews, Rabu (24/2/2016).

Menurut dia, perilaku LGBT berpotensi merusak tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia yang terkenal sangat religius dan menghormati nilai-nilai keluarga. "Untuk itu perlu adanya UU yang afirmatif,” tegas Jazuli Juwali.

Jazuli mengungkapkan itu di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Bahaya LGBT bagi tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia di Gedung Nusantara I Kompleks DPR Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Menurut estimasi dari Kementerian Kesehatan pada 2012, terdapat 1.095.970 lelaki berhubungan seksual dengan lelaki, yang berarti meningkat dari sekitar 800 ribu orang pada tahun 2009. Menurut Kementerian Sosial, jumlah waria pada tahun 2010 sekitar 31 ribu orang.

Beberapa negara pun saat ini telah memiliki UU Anti-LGBT, seperti Rusia, Turki, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, dan lain-lain.Oleh karena itu melalui FGD, kata dia, Fraksi PKS ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai elemen untuk memperkuat isi dari draf legislasi tentang penanganan masalah LGBT.

Hal ini untuk menunjukkan negara memiliki kerangka hukum yang kuat dan tegas untuk membendung promosi LGBT, baik melalui media sosial, sekolah, maupun di perguruan tinggi.“Kita menolak propaganda LGBT, tapi kita tolong penderitanya. Kita perlu mengajak mereka untuk memulai hidup baru yang lebih baik, hijrah dan kembali ke fitrahnya. Menjadi laki-laki yang sebenarnya bila dia laki-laki, dan menjadi perempuan yang sebenarnya bila dia perempuan,” kata anggota Komisi Hukum DPR RI ini. (sindonews.com)

Walikota dari PAN ini Kagumi Program Tas Belanja Ramah Lingkungan “Green Is Me” PKS


Walikota Bogor Bima Arya menganggumi terobosan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor dengan melaunching gerakan Green Is Me saat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Gedung Kemuning Gading (21/2/2016).

Green Is Me merupakan gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan tas belanja PKS yang lebih ramah lingkungan. PKS Kota Bogor mempersiapkan 50 ribu tas belanja sebagai pengganti kantong plastik untuk di bagikan kepada seluruh kader dan masyarakat Kota Bogor.

Bima juga menjelaskan bahwa 30% sampah di Kota Bogor tidak terangkut setiap harinya, sehingga diperlukan upaya nyata dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasinya. “Sebagian besar sampah di Kota Bogor adalah sampah organik rumah tangga, dan selebihnya adalah sejenis sampah plastik yang tidak bisa terurai oleh alam,” ujarnya.

Bima juga mengajak keluarga besar PKS untuk menggencarkan program memilah dan memilih sampah rumah tangga karena pengolahan sampah dari rumah adalah langkah yang paling efektif.

Bima berharap program peduli lingkungan seperti ini dapat ditiru oleh partai lain. “Program ini sangat baik, saya berharap seluruh partai mengajak kader dan kostituennya mengatasi masalah sampah,” tegas Bima. (yah)Walikota dari PAN ini Kagumi Program Tas Belanja Ramah Lingkungan “Green Is Me” PKS

Sumber: http://www.pkskotabogor.id/bima-kagumi-program-green-is-me-pks/

Hidayat Nur Wahid: LGBT Jangan Dikriminalisasi, tapi Disembuhkan

Written By Admin Admin on Tuesday, February 23, 2016 | 14:27


JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengaku tak sepakat apabila kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dikriminalisasi. Seharusnya, menurut dia, kelompok tersebut diajak kembali ke jalan yang benar.

"Disembuhkan, sehingga dapat menjadi bagian dari bangsa yang bisa membangun Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Februari 2016.

Hidayat mengatakan upaya penyembuhan kelompok tersebut dapat melalui program konseling. Selain itu, penyembuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga rehabilitasi. "Bukan dalam rangka legalisasi atau legitimasi, tapi dalam rangka menyembuhkan mereka dari beragam penyimpangan," tuturnya.

Fenomena LGBT, ucap Hidayat, dapat dilihat dari beragam sisi. Dari sisi keagamaan, menurut dia, tidak ada agama apa pun yang mentoleransi perilaku LGBT. "Apalagi mengkampanyekan, mempengaruhi orang lain, serta menuntut legalisasi dan legitimasi," ujarnya.

Selain itu, dalam pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945, memang terdapat kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul. "Tapi sekali lagi, tidak untuk menghadirkan liberalisasi dan legalisasi dari LGBT," tutur Hidayat. (TEMPO)

Gubernur Irwan Prayitno Menerima Gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Istano Pagaruyung

Written By Admin Admin on Monday, February 22, 2016 | 15:27

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima surat anugerah gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Sutan Taufiq Thaib. (humas)
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapat gelar sangsako dari Istano Pagaruyung, Tanah Datar, Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Sutan Taufiq Thaib, selaku perwakilan dari Istano Pagaruyuang saat menemui Irwan Prayitno di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016), yang juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Syafrudin dan perwakilan dari Istano Pagaruyuang lainnya.

Sutan Taufiq menjelaskan penganugerahan gelar sangsako adat tersebut bukan tanpa alasan dan tidak sembarangan orang yang mendapatkannya.

“Pak Gubernur selama ini telah banyak jasa-jasanya kepada masyarakat Sumatera Barat, maka atas dasar itulah kami bersepakat untuk memberikan gelar tersebut,” sebutnya.

Penganugerahan gelar tersebut bukan hanya untuk Pak Gubernur saja, tapi juga untuk Isteri beliau, yakni Ibu Nevi Irwan Prayitno dengan gelar “Puan Puti Intan Baiduri”, karena selama ini beliau selalu dengan setia mendampingi pak Gubernur dengan segala kesibukannya.

“Rencananya upacara pemberiaan anugerah ini akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 di Batusangkar bersama dengan Gubernur Lampung yang juga akan menerima penganugerahan,” jelas Sutan Taufiq.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Jika ini bertujuan baik tentunya saya akan menerima dengan senang hati beserta isteri,” terang Gubernur.

Lanjut, IP mengharapkan dengan penganugrahan ini akan mempererat hubungannya dengan seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena penganugerahan ini berdasarkan kesepakatan dari 62 gabungan suku yang ada di Sumatera Barat.

“Semoga dengan penganugerahan gelar sangsako adat ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan tentunya dapat saya pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan masyarakat Sumatera Barat,” harap Gubernur. (gosumbar.com)

Hidayat Nur Wahid: Berapa Kalipun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK

Written By Admin Admin on Thursday, February 18, 2016 | 15:32


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan pengunduran hingga dua kali Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika penundaan itu dilakukan hanya karena fraksi-fraksi besar di DPR masih sibuk melakukan lobi untuk mengegolkan revisi UU KPK itu.

"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi kalau digunakan untuk lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat disayangkan," tandas Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat, penundaan paripurna yang akan membahas revisi UU KPK itu hanya akan membuat citra lembaga DPR makin terpuruk di mata publik. Stigma bahwa DPR antipemberantasan korupsi akan makin kuat.

Terkait sikap PKS terhadapa revisi UU KPK, Hidayat menegaskan, PKS menolak karena setelah mempelajarinya dengan seksama revisi itu bukan untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan.

"Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Rabu (17/2) yang dipimpin Ketua Majelis Syuro memutuskan PKS menolak revisi UU KPK itu. Keputusan ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak revisi itu," tegas Hidayat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

PKS, lanjut Hidayat, melihat masih ada ketidaksinkronan antara Menkumham, KPK, dan Presiden terkait revisi UU KPK. Menkumham menganggap revisi akan menguatkan. Sementara KPK menganggap melemahkan, karenanya tidak mau terlibat dalam pembahasan. Dan Presiden menyatakan akan membatalkan revisi jika melemahkan KPK.

Selama ketiga lembaga itu tidak sinkron, PKS tetap akan menolak revisi UU KPK. "Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap menolak revisi UU KPK," imbuh Hidayat.

Sikap ini menegaskan sikap PKS yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna terdahulu yang menolak Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS ketika itu tegas menyatakan revisi UU KPK sebaiknya menjadi inisiatif pemerintah agar lembaga DPR tidak selalu menerima stigma negatif.

Hidayat mengungkapkan, PKS mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, termasuk langkah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat. "Selama tindakan OTT itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundangan yang berlaku, kita mendukung. Yang penting tidak ditunggangi kepentingan politik dan tebang pilih dalam penegakan hukum," terang Hidayat.

Hidayat berpandangan, KPK harus makin diperkuat dengan hukum yang kuat agar dapat menangani kasus-kasus besar, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, yakni kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan rupiah.

"Pimpinan KPK yang baru perlu diberi vitamin agar kuat sehingga bisa menangani kasus-kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan. Bukan malah dilemahkan," pungkas Hidayat. (pks.id)

Berkhidmat untuk Sumatera Barat

Written By Admin Admin on Tuesday, February 16, 2016 | 16:41

Ketua DPW PKS Sumbar, H. Irsyad Safar turun langsung menyalurkan bantuan
Tim Relawan PKS, yang terdiri dari regu Pandu Keadilan, kader dan struktur terus melakukan aksi khidmat, turun ke lapangan mengevakuasi warga, membuka posko siaga bencana, membuat dapur umum, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan dalam bentuk barang seperti sembako, buku tulis, mushaf Al Quran dan kebutuhan pokok lainnya.

Sampai dengan Sabtu (13/2) lebih seratus relawan yang sebagian besarnya adalah regu Pandu Keadilan dari DPD PKS Se Sumatera Barat aktif berkhidmat membantu warga di beberapa titik lokasi banjir, seperti penuturan Dedi Arnofri  yang ditunjuk sebagai ketua tim Logistik & Rescue P2B (PKS Peduli Bencana).

Tim taktis yang dibentuk DPW PKS untuk membantu musibah banjir ini dikomandani oleh Rahayu Purwanti, SP yang juga sebagai legislator PKS di tingkat Provinsi.

Ketua DPW PKS Sumbar H. Irsyad Safar, Lc. MA menuturkan bahwa PKS telah menetapkan visinya untuk berkhidmat bagi umat, bangsa dan negara, karena itu PKS akan berusaha selalu menjadi yang terdepan dalam kepedulian terhadap bencana atau musibah yang menimpa masyarakat, untuk itu baik struktur, kader dan relawan PKS terjun langsung ke titik titik bencana bersama komponen masyarakat bahu membahu meringankan beban korban yg terkena musibah.

Irsyad Syafar sendiri terlihat ikut terjun langsung berkhidmat membantu korban banjir membaur bersama warga dan relawan PKS. Begitu juga Anggota Legislatif PKS baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga ikut ambil bagian, tidak terkecuali kepala daerah dari PKS pun ikut menyatu dengan para relawan.


Semoga musibah ini segera berlalu dan seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah daerah dapat bersatu untuk memulihkan keadaan. (sumbar.pks.id)

Presiden PKS: Berkhidmat Adalah Gen Kader PKS

Presiden PKS Sohibul Iman

Pekanbaru (14/2) -- Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa (semangat) berkhidmat adalah gen PKS. Ia sudah menjadi bagian inhern dalam diri kader PKS selama ini. Dimulai sejak gerakan dakwah ini belum menjadi partai belasan tahun yang lalu. Hal ini Sohibul Iman sampaikan dalam arahannya di Rakorwil DPW PKS Riau di Aula hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Ahad (14/2) siang.

Kerja kerja kader PKS selama ini menunjukkan hal itu. "Dakwah yang telah kita lakukan selama ini dan pelayanan kepada masyarakat yang telah lama kita lakukan menunjukkan hal itu," ujar pria yang juga dikenal dengan MSI ini.

MSI juga mengatakan bahwa berkhidmat kepada masyarakat bukanlah hal baru bagi kader PKS. "Mari berkhidmat kepada masyarakat dan bangsa ini setiap saat, sepanjang hayat," ajak MSI yang disambut takbir sekitar seribu kader yang memadati aula.

MSI juga menjelaskan bahwa ada tiga dimensi dalam berkhidmat. Yaitu pelayanan, pemberdayaan dan advokasi (pembelaan). Yang terakhir adalah khidmat paling optimal dan bisa dilakukan PKS sebagai parpol. (pks.or.id)

KIPRAH KADER

KABAR DUNIA ISLAM

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN
Copyright © 2011. PKS Kota Padang Panjang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger