Twitter Land

Latest Post

TAK TIK SANG JENDRAL KOPASUS BARU SAJA DIMULAI !!

Written By PKS Padang Panjang on Friday, July 25, 2014 | 16:17


Assalamu'alaikum Saudara-saudaraku semua

Akhirnya langkah "spektakuler" dari sosok Prabowo Subianto yang saya tunggu-tunggu.

Ya, saya tidak main-main. Selama ini, Prabowo dalam berpolitik tampak terlihat sangat konservatif gayanya. Terlalu lurus-lurus saja dan mudah terlihat gerakannya oleh kompetitornya. Bahkan kadang, seakan mengikuti aturan main yang dibuat oleh lawannya.

Boleh di cek di semua tahapan politik yang dilakukannya. Ya memang ide-ide ekonomi dan tata negara yang di lakukannya sangat luar biasa. hanya saja, cara mengemasnya masih begitu-gitu saja, tidak "out of the box". Setidaknya sampai siang tadi.

Padahal, untuk menjalankan program dan agendanya--tetap dibutuhkan kewenangan berupa jabatan Presiden.

Sedangkan saya, selalu berharap ada langkah langkah strategis, dadakan, sergapan atau mengendap ala Kopassus--pasukan elit Indonesia yang pernah dipimpinnya. Pasukan elit yang dizaman kepemimpinannya menjadi pasukan elit tiga besar dunia. Bahkan nomer satu jika unsur persenjataan ditanggalkan.

Nah, sempat ketar ketir dengan keyword kubu sebelah seperti "Hanya Kecurangan yang Mengalahkan Kita", atau gempuran-gempuran lain seperti survey, deklarasi kemenangan dadakan, cap "bakal kerusuhan", tidak legowo dan lain sebagainya. Lalu seperti biasa, Prabowo tampak diam saja.

Dan siang tadi, sejarah demokrasi Indonesia akan mencatat sebuah gebrakan. Gebrakan yang sekali tepuk, 2-3-9 atau bahkan sepuluh nyamuk pun tertangkap. Hal itu antara lain:

1. BAHASA BERSAYAP

Ternyata, selain memakai bahasa "bloko suto"--Prabowo juga bisa memakai bahasa bersayap ala orang Jawa. Bahkan levelnya sangat tinggi. Halus dan bagi yang tidak paham istilah "quote on quote" atau kalimat tersirat akan terjebak atau salah paham.

Bayangkan, kata "MENOLAK PILPRES" langsung diartikan mengundurkan diri. Padahal tidak ada satu pun kata "mundur" terucap dari bibir beliau, kecuali meminta saksi Tim Merah Putih yang sedang berada di KPU untuk tidak meneruskan pleno perhitungan suara.

Jelas, Prabowo sedang menkritisi cara kerja KPU yang dinilainya tidak adil, tidak demokratis dan tidak teliti terhadap banyaknya kejadian kecurangan yang massiv dan diduganya terorganisir dan termobilisasi.
Hal yang sangat membahayakan untuk proses demokrasi di Indonesia tercinta ini.

2. MEMANCING DUNIA MELIHAT SISTEM & PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Statement "Menolak (cara) Pilpres 2014" siang ini tentu langsung menggemparkan dunia. Khususnya negara-negara yang menganut paham demokrasi. Dunia dipaksa ikut terlibat dalam cara kerja dan pelaksanaan Pilpres 2014 ini. Saya yakin, KPU pasti menyadari ini. kalau tidak sadar tentu aneh sekali, sedangkan beritanya sudah masuk dalam chanel berita terbesar milik "simbah" nya demokrasi, CNN.
Link --> http://edition.cnn.com/2014/07/21/world/asia/indonesia-election-result/
Hal yang juga sekaligus menunjukan ke seluruh dunia tentang sosok paling berwibawa dan berpengaruh di Indonesia saat ini siapa?

3. MEMAKSA PEMERINTAH KELUARKAN DATA PILPRES VERSI TNI/POLRI

Beberapa waktu sebelum penolakan ini, beredar video tentang adanya data rekapitulasi Pilpres dari intelejen TNI/POLRI yang menyatakan bahwa Prabowo memenangkan Pilpres ini dengan prosentase 54%.
Data yang menurut Umar Abduh, seorang pengamat intelejen--lebih lengkap dan detai daripada KPU. Dan yang mengherankan, kenapa dalam rekapitulasi versi KPU hasilnya jadi bergeser?

link --> https://www.youtube.com/watch?v=x8WoJBklpVE

4. MENGHANCURKAN TEORI & SKENARIO POLITIK

Ya, tembakan ke KPU yang dinilai tidak fair membuat 54% rakyat Indonesia (versi data TNI) atau 47% versi KPU tentu membuat jabatan yang diemban JKW-JK terasa tidak sempurna. KPU dianggap cacat hukum karena pelaksanaan yang ala kadarnya dan kini disorot dunia.

Padahal, saya tahu--jika masih memakai cara-cara lama dan mengikuti "aturan main" kubu sebelah, jika Prabowo kalah dalam pengumuman versi KPU maka Prabowo akan ke MK dan sudah dipastikan, pesta kambing guling kemenangan akan terhidang.

Namun kini, dari jumpa pers kemenangan Jokowi-JK oleh Megawati--tampak wajah keduanya murung. Tidak mensiratkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki.

Selain itu, teori-teori ala akun anomin yang rajin ngetweet sperti Trio macan atau Kurawa jadi terbantahkan semua. Prabowo tak sebodoh itu kawan-kawan. Hehehe.

5. MERINGANKAN BEBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ya, jika Prabowo maju setelah pengumuman KPU--langsung keyword "tidak legowo" yang mungkin sedang dipersiapkan langsung tergelar dan semakin menyudutkan beliau. Sedangkan sekarang, yang ada adalah munculnya keyword "Prabowo kok begini?". pertanyaan setengah mengejek namun juga setengah kebingungan. Hehehe..

Dari sisi MK sendiri, jelas dengan "penolakan" ini membuat institusi ini sedikit rileks. Jikalau selama ini MK hanya sebagai "tempat sampah" kasus sengketa politik, sekarang malah KPU yang di todong berbenah diri serambi MK mengumpulkan data tambahan dari TNI/POLRI yang konon siap memberikan datanya jika diminta.

6. PEMURNIAN TIM & DUKUNGAN RAKYAT

Ya, dalam kondisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia atau dunia dalam ranah berdemokrasi ini--banyaknya reaksi bawah sadar dengan penolakan Prabowo ini.

Ada yang menangis tersedu karena kecintaan kepada pemimpin besarnya, ada yang mendadak berpaling mencari posisi aman khas oportunis, ada mendadak nyinyir setelah sekian lama dipendamnya rasa benci didalam hatinya atau ada yang tersenyum paham atas langkah strategis yang luar biasa ini sembari mengingat kejadian jaman Nabi saat isra' & mi'raj yang menguji keimanan umatnya atas kejadian "tidak masuk akal" atas perjalanan melintasi 7 langit ini.

Kalau pun ada yang nyinyir tapi mereka tetangga sebelah ya saya maklum, namanya kompetitor dan masih wajarlah jika dilakukan di socmed. Namanya juga ber "demokrasi". Palingan pas lebaran juga makan opornya juga bakal barengan lagi.

By: HS [sumber:PKSPiyungan]

Usai Cek Tabulasi Nasional PKS, Prabowo Pastikan Siap Ajukan Gugatan ke MK


JAKARTA — Calon presiden Prabowo Subianto memastikan pihaknya siap mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (25/7/2014).

Hal itu diungkapkan Prabowo seusai mengecek persiapan pengumpulan data yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera di Pusat Data Tabulasi Nasional Prabowo-Hatta di kantor DPP PKS, Kamis (24/7/2014) malam.

“Sudah disiapkan semua,” kata Prabowo kepada wartawan.

Saat meninjau persiapan tersebut, calon wakil presiden Hatta Rajasa terlihat mendampingi Prabowo. Tak hanya itu, mantan Pangkostrad itu juga didampingi oleh sejumlah petinggi partai mitra Koalisi Merah Putih, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, dan Sekjen PKS Taufik Ridho.

Sebelumnya, anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradatta, mengatakan, pihaknya berencana mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (25/7/2014). Hal itu dilakukan menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

"Jadi, memang di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah penetapan rekapitulasi memberi kesempatan selama 3 x 24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK," kata anggota Tim Hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata, saat menggelar konferensi pers di hadapan media asing di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Mahendra menuturkan, tim sengaja memilih hari terakhir untuk mengajukan permohonan lantaran ada persoalan teknis yang harus diselesaikan terkait alat bukti. "Oleh karenanya, kami canangkan itu setidak-tidaknya Jumat, mengenai jamnya ini masalah teknis. Kenapa? Karena ini harus didahului berbagai macam bukti-bukti yang harus disiapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. (KOMPAS/pkspiyungan)

Jika MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang, Rakyat Harus Terima

Prabowo-Hatta saat buka bersama sekaligus meninjau Pusat Data di DPP PKS (24/7)

JAKARTA – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pasangan pemenang pilpres 9 Juli 2014, namun Jokowi-JK baru bisa dinilai sah, apabila Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan sidang perselisihan hasil pilpres dan menyatakan pasangan Jokowi-JK yang menang pilpres.

"Jika keputusan MK lain, memenangkan Prabowo-Hatta karena ditemukan bukti yang menguatkan misalnya, maka apapun yang diputuskan MK menjadi sah. Jadi, menurut saya, apa yang ditetapkan KPU itu sah, tapi belum final, sebab pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sejumlah bukti-bukti tentang kecurangan pelaksanana pilpres. Kita tunggu saja putusan akhir MK," kata pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, di Jakarta, Kamis (24/7).

Seperti dikemukakan Anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata bahwa pasangan Prabowo-Hatta akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada Jumat (25/7). Langkah ini dimungkinkan karena ketentuan bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3×24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Kubu Prabowo-Hatta akan membawa bukti-bukti kecurangan pilpres.

Dengan pengajuan gugatan yang akan diajukan pasangan Prabowo Hatta ke MK lanjut Margarito, bisa dikatakan bahwa pasangan Jokowi-JK adalah presiden dan capres terpilih sementara. Karena bisa saja hal itu berubah, jika bukti-bukti kecurangan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta sangat kuat dan MK dalam putusannnya memenangkan Prabowo-Hatta. Dalam situasi seperti ini, segalanya bisa mungkin, imbuhnya. Margarito mengingatkan pada seluruh masyarakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat.

Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada, karena itulah mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU. Sementara itu Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, gugatan ke MK sangat penting mengingat pihak pasangan Prabowo-Hatta banyak dirugikan karena kecurangan-kecurangan yang dibiarkan oleh KPU.

KPU sesungguhnya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan, tapi hal itu tidak dilakukan. KPU sepertinya sengaja melanjutkan tahapan pilpres dan mengabaikan imbauan kami. Karena itu, putusan dan penetapan KPU atas pasangan terpilih, adalah cacat hukum, pungkas M Taufik. (fas/jpnn/pkspiyungan)

KPU Makin Amburadul, Tim Prabowo Temukan 265 Kotak Suara Masih Tersegel

Tim Hukum Prabowo-Hatta menemukan ada kotak suara masih tersegel

JAKARTA - Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan 265 kotak suara dalam keadaan masih tersegel di Cilincing, Jakarta Utara. Temuan tersebut menimbulkan tanda tanya karena rekapitulasi suara sudah selesai.

Ketua Tim Advokasi Eggi Sudjana, mengatakan temuan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai bukti, Eggi mengaku menyerahkan foto.

"Ditemukan semalam 265 kotak suara masih diperiksa di daerah Cilincing belum dibuka. Ini tidak pidana," katanya di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014).

Seorang saksi, Sugiono mengatakan kotak suara yang masih tersegel ditemukan sekira pukul 02.00 WIB, Rabu 23 Juli, atau sehari setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres.

Saat itu, ia memergoki Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan sejumlah polisi hendak membakar kertas suara. Merasa tindakannya diketahui, para petugas tersebut kemudian kabur meninggalkan barang bukti yang berhasil difoto oleh Sugiono.

"Inilah yang mau dipersoalkan Prabowo, hentikan dulu itu oleh KPU proses rekapitulasinya, tapi tidak diindahkan, kami tetap dicuekin," tegas Eggi.

Bahkan, kata dia, tindakan tersebut mencoreng hak pemilih yang telah menyalurkan suaranya kepada pasangan nomor urut 1. Tindakan itu juga menurutnya bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat.

"Kami yang tergabung memilih sebanyak 62 juta itu dianggap tidak ada, dicuekin, ini perbuatan biadab dan perbuatan mengadu domba dan memancing chaos," tegasnya.

Eggi pun meminta DKPP segera menindaklanjuti kasus ini, "Kami memohon DKPP untuk segera memeriksa, mengadili dan memutuskan laporan ini," tuntasnya. (trk/okezone)

Desak Audit IT KPU, Ramai Hashtag #KPUHacked di Twitter


JAKARTA - Hashtag atau tanda pagar #KPUHacked ramai di jejaring sosial Twitter. Dalam kicauan para pengguna microblogging tersebut, mereka mendesak agar sistem IT KPU diaudit.

Beberapa akun Twitter menuduh @KPU_RI, akun Twitter KPU sengaja membuka celah bagi hacker atau cracker untuk masuk dan memungkinkan untuk memanipulasi data. Selain itu, hacker juga dikatakan mampu menggelembungkan suara pemilih.

"Sistem di dalam IT @KPU_RI Membuka Peluang penggelembungan, kecurangan, ketidakjujuran. Miris #KPUhacked," tulis akun @sahabatprabowo.

KPU juga dinilai ceroboh, karena memancing hacker untuk menyusup ke dalam sistem IT. "Rentannya sistem KPU untuk diretas," kata @Valentony_R.

Website 'audit-kpu.blogspot' yang ditulis oleh sumber anonim dan mengaku sebagai hacker menjelaskan bagaimana kerentanan sistem IT KPU. Dalam penjelasannya, seperti yang dipublikasikan juga oleh website pkspiyungan, ada enam celah keamanan sistem IT KPU.

Celah keamanan yang pertama, memungkinkan email Anggota KPU untuk diretas. Dalam postingan-nya, sumber anonim yang menamakan dirinya 'A' mengungkap bahwa enam dari tujuh alamat email komisioner KPU menggunakan email gratisan, seperti Yahoo dan Gmail.

Ia juga membeberkan poin-poin celah keamanan lainnya pada sistem IT KPU, seperti Berkirim Username dan Password di Email, Ada Google Docs Daftar Username dan Password, Pola Password Mudah Ditebak, Semua Anggota KPU Bisa Edit Daftar Pemilih Sesuka Hati serta Semua Anggota KPU Bisa Edit Jumlah Pengiriman Kertas Suara Sesuka Hati.

Hacker 'A' juga mengaku, dirinya mencoba membaca semua email yang pernah diterima dan dikirimkan oleh salah satu koordinator wilayah KPU dengan cara metode phising. Phising atau pengelabuan merupakan percobaan untuk mendapatkan informasi penting seperti kata sandi dengan menyamar sebagai orang yang terpercaya.

"Sama sekali tidak sulit untuk mengakses semua sistem IT KPU. Malah saya curiga... Seperti dibuat begitu mudah bagi hacker dan cracker yang ingin masuk. Ada apa?," tulis hacker A. (ahl/okezone/pkspiyungan)

Tim Prabowo-Hatta Serahkan Bukti Dugaan Kecurangan Sebanyak 10 Truk

Aditya Pradana Putra/Republika


 
JAKARTA-- Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah menyatakan sikap untuk menolak dan menarik diri dari proses rekapitulasi suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Sebagai langkah selanjutnya, pasangan dari koalisi Merah Putih ini antara lain akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Hukum Pembela Merah Putih rencananya akan mendaftarkan gugatan ke MK, Jumat (25/7). Anggota tim hukum Alamsyah Hanafiah mengatakan, timnya sudah mempersiapkan berbagai bukti yang memperkuat gugatan.


"Bukti kita cukup banyak, bisa-bisa bukti kita ada sekitar sepuluh truk yang akan kita bawa ke MK," kata dia saat jumpa pers di gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Kamis (24/7).

Ada dua inti gugatan ke MK dari tim hukum Prabowo-Hatta. Pertama, terkait tindakan indikasi adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, terkait dengan selisih suara yang menentukan terpilihnya pasangan capres-cawapres.


Sebelumnya Tim Prabowo-Hatta sudah mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan suara di 52 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selama ini Tim Prabowo-Hatta mengumpulkan berbagai data pemilu di Pusat Tabulasi Data yang berada di DPP PKS.

Selain menyiapkan berbagai dokumen sebagai bukti, Alamsyah mengatakan, tim hukum juga sudah mulai menyiapkan saksi. "Kita menghadirkan saksi cukup banyak," kata dia.

Pada Selasa (22/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan rekapitulasi suara nasional. KPU juga menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenangan. Namun, Alamsyah mengatakan, hasil itu belum final.

"Karena masih ada hak capres-cawapres nomor urut 1 untuk mengajukan gugatan ke MK. Finalnya di MK," ujar dia. [ROL]

Bukti Video: Beginilah Tim Jokowi Curang di Papua, Pantas Saja Menang!

Written By PKS Padang Panjang on Thursday, July 24, 2014 | 16:18



Beredar video amatir yang menunjukkan tindakan kecurangan di salah satu
TPS di Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam video tersebut terlihat semua
petugas TPS sedang membuka semua kertas suara dan melakukan pencoblosan
terhadap calon di sebelah kanan atau calon nomor 2, Joko-Kalla.
Sementara masyarakat tidak bisa mencoblos karena surat suara sudah
dicoblos oleh petugas TPS.


Video yang berdurasi selama 1:13 menit itu, diunggah ke Youtube pada
hari Rabu (23/7) oleh akun Safatah Purwanoto. Video ini sendiri
diketahui diambil oleh seorang masyarakat yang tidak bisa mencoblos
karena tingkah laku petugas TPS.


Berbagai komentar muncul menanggapi munculnya video tersebut. Seperti
Rais Utomo yang mengatakan "Jelas Terencana". Atau akun Dwi Pratiwi yang
mengatakan "ahhh.. ini pasti fitnah.. *begitulah kata mereka".


Akun Kusuma Nanda bahkan mengatakan: "Pemilu yang cacat, menghasilkan
presiden dan wapres yang cacat... kalo diterusin akan bikin negara
cacat. Dukung prabowo dan SBY untuk menegakkan keadilan, menang atau
kalah yang penting tidak dia menutup mata."


Sebelumnya diberitakan, berbagai kecurangan yang massif dan sistematis
diduga terjadi di Papua. Bahkan ada Kabupaten yang tidak melaksanakan
pencoblosan namun rekapitulasi KPUD menyatakan Joko-Kalla menang.


Video amatir tersebut dapat anda saksikan di sini:



(LINK video: https://www.youtube.com/watch?v=zfmsZEoThvQ)


*sumber: intriknews

LIPI: Tidak Tertutup Kemungkinan Pemilu Ulang


JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penyelenggaraan pemilihan ulang bukan hal mustahil. Selama kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mampu membuktikan kecurangan di 52 ribu TPS, Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini tidak akan sungkan memutuskan pemilihan ulang.

“Tidak tertutup kemungkinan pemilu ulang kalau ada bukti-bukti penyimpangan. Seperti pilkada Jawa Timur, sampai tiga kali. Bisa juga pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang terbukti terjadi penyimpangan. Tergantung apa yang diusulkan. Toh, dananya tersedia karena dianggarkan sampai putaran kedua,” ujarnya saat dihubungi, Rabu 23 Juli 2014.

Ia menambahkan, secara administrasi, rekapitulasi suara nasional oleh KPU memang sudah selesai, namun tidak secara hukum dan politik. Secara hukum, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa harus segera menyerahkan bukti kecurangan ke MK. Sementara secara politik, Komisi II DPR RI berencana membentuk pansus pilpres untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Secara hukum dan politik belum selesai. Ada waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan ke MK. Untuk penyelesaian secara politik, membuat pansus pilpres yang akan memanggil penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta sudah melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut langsung ditanggapi Ketua DKPP, Jimly Asshiddiq.

“Jimly Asshiddiq dengan tegas mengatakan, kedua kontestan harus diberikan payung hukum yang adil. KPU harus merespons itu dengan menyelidiki di titik mana saja terjadi kecurangan,” ungkapnya. (ton/okezone)

DPR: Banyak Aturan yang Dilanggar KPU


JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan berdasarkan temuan komisi II, ada peraturan yang dilanggar Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penyelenggaraan Pilpres 2014. Salah satunya, KPU tidak menggubris rekomendasi Bawaslu.

"Juga ada dalam undang-undang yang menyatakan bahwa rekapitulasi oleh KPU dilaksanakan satu bulan setelah pencoblosan pilpres. Jadi, sudah wajar KPU menunda pengumuman hasil rekapitulasi karena belum sampai sebulan. Ada peraturan KPU yang patut disalahkan, dan kita tak boleh diam," kata Khatibul, Rabu (23/7/2014).

Oleh karena itu, dia mendukung rencana pembentukan Pansus Pilpres Jilid II. Jika Pansus Pilpres menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam pilpres, bukan tidak mungkin akan ada pemungutan suara ulang.

"Dalam pansus nanti, bila ditemukan adanya perbedaan, bukti-bukti bukan tidak mungkin pencoblosan ulang dilakukan karena bisa terjadi perubahan jumlah suara. Selain itu, pansus ini adalah untuk perbaikan pelaksanaan pileg maupun pilpres," terang Khatibul. (okezone)

Abaikan Kecurangan, KPU Terancam Pidana

Headline 

 
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terancam hukuman pidana terkait pelanggaran pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Sebab, KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu atas dugaan kecurangan pilpres.

Pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan jika merasa dirugikan atas keputusan KPU sebagai penyelenggara pilpres, maka tim Prabowo-Hatta Rajasa diminta untuk melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut dia, jika KPU terbukti telah melakukan kecurangan dengan mengabaikan rekomendasi Bawaslu, maka terancam pidana. "Kalau ada temuan pelanggaran KPU dan diabaikan, maka ada pidana bagi KPU, melalui DKPP," kata Asep, kepada INILAHCOM, di Jakarta, Rabu (23/7/2013).

Menurut dia, pasangan capres-cawapres nomor urut satu itu sangat terbuka untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Menurutnya, penarikan diri Prabowo sebagai bentuk kritikan terhadap KPU dan Bawaslu.

"Memang dalam konteks ini belum selesai tahapan itu, jadi Pak Prabowo masih punya hak untuk menggugat. Ini merupakan ekpresi dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu yang tidak disikapi KPU," tegas Asep.

Rachel Maryam: Pemimpin Zalim Muncul Dengan Cara Zalim


Menanggapi Calon Presiden nomor urut 2 Jokowi yang dinyatakan menang dengan cara yang penuh kecurangan membuat rakyat kecewa, tak terkecuali sejumlah selebriti yang juga tak dapat menyembunyikan kekecewaannya.

Adalah Rachel Maryam yang secara blak-blakan menyatakan kekecewaan di jejaring sosial milik mereka. Jelas jika keduanya kecewa terhadap praktek kecurangan dalam rekapitulasi suara Pilpres 2014.

Dalam bait kalimat yang penuh makna filosofis, peraih Piala Citra sebagai Aktris Pendukung Terbaik di film ARISAN ini menyebut bahwa sesuatu yang baik akan muncul dari sesuatu yang baik pula, sedangkan sebaliknya, sesuatu yang buruk akan muncul dari sesuatu yang buruk pula.

“Pemimpin yg baik lahir dengan cara yg baik.. Pemimpin yg zalim lahir dengan cara yg zalim (curang) — rachel maryam,”  twit Rachel, Selasa (22/7)

“Apabila kita melihat kezaliman (ketidak adilan) dan membiarkannya, sesungguhnya kita telah berada didalam kezaliman — rachel maryam,” twit Rachel lagi.

(spektanews)

Bareskrim Polri Mulai Usut Kasus Penggelembungan 10 Juta Suara Pilpres

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bereskrim) Polri saat ini sedang mengusut laporan kecurangan pada pemilu presiden dengan modus penggelembungan sebanyak 4.882.000 suara untuk pasangan Joko Widodo -Jusuf Kalla (Jokowi-JK) . Jumlah itu belum termasuk  penggelembungan 2 juta suara untuk Jokowi-JK di propinsi Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Bali, Sumut, Lampung dan Kalimantan.

Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letjen (Purn) Yunus Yosfiah menyebutkan adanya 37 hacker asal Korea dan Cina yang menggelembungkan suara golput.

"Sekitar 4,8 juta suara dimanipulasi,"  katanya di Jakarta, Selasa (22/7). Para hackers itu, kata dia, memanipulasi penggelembungan suara golput di beberapa kecamatan di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.

Kasus itu, ia menambahkan dalam penanganan Bareskrim Polri. "Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

Penggelembungan suara oleh 37 peretas warga negara asing itu tidak termasuk penggelembungan sekitar 6 juta suara pada TPS dan rekapitulasi suara di beberapa propinsi, seperti DKI Jakarta, Papua, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Hal itu juga yang menjadi pertimbangan untuk menarik diri pasangan Prabowo-Hatta dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikatakan, adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.

Ditambahkan, tidak ada perubahan struktur yang signifikan dalam Tim Koalisi Merah Putih .

"Saya menggantikan Pak Mahfud. Agar tidak ada konflik of interest pada penanganan masalah di MK. Dan saya juga dibantu oleh Pak Djoko Santoso dan George Toisutta sebagai wakil saya," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menegaskan pihaknya menolak penetapan hasil suara pilpres oleh KPU Pusat karena nyata-nyata telah terjadi pencoblosan oleh lebih 300.000 pemilih ilegal yang menggunakan KTP Palsu serta tidak dilengkapi dengan Form A5. (ST/021/asatunews.com)

Resmi! Prabowo-Hatta Gugat Hasil Pilpres Ke MK


Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan hasil  pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan anggota tim hukum koalisi Merah Putih, Mahendradatta, dalam konferensi pers di suatu hotel di Jakarta, Rabu 23 Juli 2014.

"Di dalam jadwal KPU tertulis bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK," kata Mahendradatta.

Menurut dia kubu Prabowo-Hatta akan mengajukan permohonan gugatan di hari terakhir. Kini, tim menurutnya tengah mengumpulkan alat-alat bukti.

"Maka dari itu, kami akan ajukan setidak-tidaknya hari Jumat. Mengenai jamnya ini masalah teknis saja," ujarnya.

Dalam gugatan itu, kubu Prabowo-Hatta akan mempertanyakan masalah atas laporan mereka terkait dugaan kecurangan yang diberi rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 sekian TPS untuk PSU. Kemudian kami menemukan adanya 52.000 TPS yang dianggap cacat," katanya.

Ia menambahkan gugatan diajukan bukan karena keyakinan jika dilakukan pemungutan suara ulang maka kubu Prabowo-Hatta akan meraih kemenangan. Namun, karena permasalahan proses pemungutan suara yang tak jujur dan adil.

"Seandainya pun kalah, itu kalah dengan proses yang baik. Jika menang dengan proses yang baik. Ibaratnya kami siap kalah, siap menang. Tetapi kami tidak siap untuk dicurangi," jelas Mahendradatta. (ren/vivanews)

Pengamat: Keberpihakan KPU Sudah Terlihat Sejak Debat Capres

Written By PKS Padang Panjang on Wednesday, July 23, 2014 | 16:31


Kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta rekapitulasi nasional pada 22 Juli kemarin diundur lantaran diduga terdapat indikasi kecurangan seperti banyaknya penggelembungan suara yang bersifat massif dan sistemik.
Prabowo-Hatta juga menilai KPU mengabaikan rekomendasi Bawaslu mengenai adanya temuan kecurangan yang terjadi di banyak TPS.

Senada dengan hal tersebut, akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Taufik Bahauddin menilai KPU telah lepas tangan atas adanya rekomendasi dari pengaduan kecurangan yang disampaikan ke Bawaslu. Menurutnya, indikasi KPU berpihak juga terlihat sejak dari debat capres.

"Indikasi KPU berpihak terlihat paling tidak dari dua moderator. Terutama moderator pertama yang ternyata orang dekat JK dan hadir saat Megawati menyampaikan pernyataan kemenangan quick count," ujar Taufik, Rabu (23/7/2014).

"Indikasi adanya bocoran pertanyaan pada debat pertama ke Jokowi sulit dibantah. Artinya KPU sulit dibilang netral," sambungnya.

Taufik menilai isu KPU akan bermain seperti yang terus diembuskan sebelumnya, menurutnya merupakan bagian strategi dari pasangan nomor urut 2. Ia menuturkan kesan tersebut cukup kuat untuk menjawab kenapa Megawati dan capres yang diusungnya begitu yakin menang.

"Sementara Saya menduga, pasangan nomor urut 1 jadi dibuat naif. Perlu fakta lagi untuk memperkuat analisis Saya," tukasnya.[dm/okezone]

Asosiasi Dosen Indonesia: Demi Hukum, Hasil Verifikasi KPU Bisa Batal


Jakarta - Sejumlah dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden RI segera mengambil tindakan hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan terakhir Pilpres 2014.

"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Hukum ADI, Syaiful Bahri, Selasa (22/7).

Menurut Syaiful, dalam poses Pemilu Presiden 2014, telah terjadi pelanggaran Pidana Pemilu Presiden (pilpres). Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk KPU.

"Dengan adanya pembuktian, bahwa Bawaslu telah merekomendasi terjadi pelanggaran pemilu presiden, yang terjadi di 15 (lima belas) provinsi. Oleh karena itu hasil verifikasi KPU bisa batal demi hukum," kata Syaiful.

Sejumlah pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) antara lain Prof. Dr. Armai Arief, M. A. (Ketua Umum), Prof. Dr. Suyatno, M. Pd. (Sekretaris Umum), Dr. Syaiful Bakhri, S. H., M. H. (Ketua Departemen Hukum) dan Prof. Dr. Andi Fasial Bakti, M. A. (Ketua Departemen)

Semua berkumpul menyikapi perkembangan politik yang terjadi hari ini, terutama setelah Capres Prabowo Subianto menyatakan sikap untuk menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu dipermainkan dan diselewengkan.

"Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat," kata Prabowo. [beritasat/pkspiyungan]

KIPRAH KADER

KABAR DUNIA ISLAM

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN
Copyright © 2011. PKS Kota Padang Panjang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger